Politik : Pimpinan DPRD Diumumkan, H. Ahmad Menjadi Ketua DPRD Kab. Purwakarta

Pimpinan DPRD Diumumkan, H. Ahmad Sanusi

Menjadi Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta

Purwakarta – Pimpinan DPRD Purwakarta diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta, yang dihadiri 34 anggota DPRD, Senin (9/9). Menurut Ketua Sementara DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, yang membuka rapat paripurna tersebut, sesuai ketentuan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah, pimpinan DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak.

“Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di DPRD berhak untuk mengisi jabatan ketua dan wakil-wakil ketua. Masing-masing mengajukan calon ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD kepada pimpinan sementara, untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Purwakarta No. 40/PL.01.8-KPT/321/KPU-KAB/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih hasil Pemilu tanggal 17 April 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.2/KEP.588-Pmksm/2019 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan DPRD Kabupaten Purwakarta masa jabatan 2019 – 2024, partai politik yang memperoleh suara terbanyak adalah : Golkar, Gerindra, PKB, dan PDIP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lanjut Ahmad Sanusi, melalui surat Pimpinan Sementara tertanggal 8 Agustus 2019, pihaknya menyampaikan surat kepada pimpinan masing-masing partai politik untuk menyampaikan calon pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Ahmad Sanusi selanjutnya menyebutkan nama-nama yang diusulkan oleh masing-masing partai politik, yaitu H. Ahmad Sanusi sebagai Ketua DPRD dari partai Golkar, Sri Puji Utami dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD, Hj. Neng Supartini, S.Ag sebagai dari PKB Wakil Ketua DPRD, dan Warseno, SE dari PDIP sebagai Wakil Ketua DPRD.

“Sesuai ketentuan Pasal 70 Tatib DPRD No. 1/2018, maka nama-nama tersebut ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD masa jabatan 2019 – 2024. Selanjutnya, akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati, untuk mendapatkan peresmian untuk mendapat peresmian pengangkatannya,” ungkapnya.

Dimintai pendapatnya seusai rapat paripurna, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si menjelaskan, paling lambat sekitar satu minggu Keputusan Gubernur Jawa Barat akan dikeluarkan. “Setelah diusulkan oleh DPRD tentang nama-nama pimpinan DPRD, maka paling lambat satu minggu Gubernur Jawa Barat akan mengeluarkan keputusan peresmian pengangkatan,” jelas Suhandi. (Humas DPRD)

Sekwan DPRD Purwakarta Ikuti Workshop Nasional Asdeksi se-Indonesia

Purwakarta – Dalam rangka optimalisasi tugas, pokok dan fungsi Setwan Purwakarta, Sekretaris DPRD Purwakarta beserta 8 orang jajarannya, belum lama ini mengikuti workshop nasional yang diselenggarakan Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi) di Medan.

Menurut Suhandi, fungsi Setwan yang sangat strategis sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, maka unsur ASN di lingkungan Sekretariat DPRD perlu terus meningkatkan kompetensi SDM berupa kemampuan individu, pengetahuan, ketrampilan dan karakteristik sebagai perwujudan bagi terciptanya fungsi Setwan yang handal dan profesional.

“Pada saat yang sama juga disosialisasikan PP No. 30/2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil (ASN). Dan juga penjabaran dari surat-surat edaran dari Kemendagri yang kami terima,” jelasnya.

Dijelaskan oleh Suhandi, workshop nasional diadakan, agar tenaga-tenaga Setwan semakin handal dan profesional, khususnya dalam menunjang tri fungsi kinerja DPRD yang meliputi legislasi dan budgeting (keuangan), dan pengawasan.

“Workshop nasional ini menghadirkan beberapa narasumber dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara, serta Widyaswara Utama Kemendagri,” ujarnya.

Suhandi menerangkan, ada tiga materi yang disampaikan narasumber, yakni tentang ASN (kepegawaian), tata kelola kuangan, dan pelantikan. Biasanya, lanjutnya, berupa study kasus (problem solving), sehingga peserta workshop lebih mudah memahaminya. Tentang pelantikan,sambungnya, ada beberapa kabupaten/kota yang berbeda pelaksanaannya.

“Seperti di daerah Papua, karena geogrofisnya yang cukup jauh, prosesnya memakan waktu lama. Alhamdulillah, kita tepat waktu,” jelasnya, seraya menambahkan, tentang tata kelola keuangan, narasumber antara lain memberikan petunjuk bagaimana mengelola keuangan dari pimpinan defenitif kepada pimpinan sementara.

Suhandi menerangkan, Asdeksi merupakan satu-satunya organisasi OPD tentang Setwan yang dibentuk Kemendagri sekitar tahun 1980 an. “ Asdeksi mengadakan workshop dua bulan sekali, selama enam kali dalam setahun, dan sekali Rakernas,” ungkapnya. (Humas DPRD).

======================================================================= DONASI PEDULI BENCANA ALAM TANPA MENGELUARKAN UANG KLIK DISINI

BERITA POLITIK PURWAKARTA KLIK DISINI